PERKEMBANGAN TERAKHIR BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA

Tri Patmasari, Eko Artanto, Astrit Rimayanti

Abstract


Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya berbatasan maritim dengan negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, VietNam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste. Dari ditetapkannya UNCLOS 1982 sampai dengan tahun 2016, Indonesia telah memiliki banyak kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih sangat intens melakukan perundingan batas maritim dengan negara tetangga karena masih banyak masalah batas maritim yang belum terselesaikan. Penyelesaian batas maritim tersebut dilakukan secara diplomasi melalui perundingan batas sesuai dengan UNCLOS 1982. Makalah ini akan memaparkan secara ringkas tentang wilayah perairan dalam hukum laut (UNCLOS-1982) serta status terakhir delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.

Kata kunci: UNCLOS 1982, Indonesia, delimitasi, batas, maritim

Abstract

In accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia as an archipelagic state has a water area containing the internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ), Continental Shelf (CS), and high seas. The Indonesian archipelago is certainly the maritime borders with neighboring countries, namely India, Thailand, Malaysia, Singapore, VietNam, Philippines, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste. From the ratification of UNCLOS 1982 to 2016, Indonesia has had many maritime boundary agreements with neighboring countries. The Indonesian government is still very intense negotiating maritime boundaries with neighboring countries because there are still many issues unresolved maritime boundary. The completion of the maritime border diplomacy is conducted through the boundary negotiations in accordance with UNCLOS 1982. This paper will explain briefly about water area in the Law of the Sea (UNCLOS-1982) and the latest status of Indonesian maritime boundary delimitation with neighboring countries.

Keywords: UNCLOS 1982, Indonesia, delimitation, boundary, maritime


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2016.0-0.98

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Seminar Nasional Geomatika

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License