SINKRONISASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA DENGAN PENDEKATAN TIPOLOGI KAWASAN HUTAN

Ruandha Agung Sugardiman, Tuti Setiawati, Sutrihadi Sutrihadi, Afrita Satya Dewi

Abstract


Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Pelaksanaan KSP untuk mendukung program pembangunan nasional. Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui tahap kompilasi data, integrasi IGT, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi dan fasilitasi permasalahan informasi geospasial tematik (IGT). IGT kehutanan, khususnya di Pulau Kalimantan menjadi fokus pada kajian ini karena merupakan prioritas pada percepatan pelaksanaan KSP. Tujuan kajian ini adalah menghasilkan rumusan rekomendasi penyelesaian masalah tumpang tindih antar IGT Kehutanan berupa IGT kawasan hutan serta izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Pulau Kalimantan. Metode kajian menggunakan teknik overlay antar IGT untuk mengetahui adanya overlap/gap. Selanjutnya, poligon-poligon overlap/gap ditentukan tipologi tumpang tindihnya yang disusun dalam 3 kriteria, yaitu 1) tipologi 1 berarti boleh tumpang tindih, 2) tipologi 2 berarti boleh tumpang tindih dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan dan 3) tipologi 3 berarti tidak boleh tumpang tindih. Hasil kajian dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil penentuan tipologinya. Hasil kajian menunjukkan sebagian besar poligon yang overlap berada pada tipologi 1 yaitu seluas 15.067.810 ha dan sebagian kecil termasuk dalam tipologi 3 seluas 1.166.940 ha. IUPHHK pada tipologi 3 direkomendasikan dilakukan percepatan penataan batas areal kerja dan kawasan hutan. Pada HTR untuk pencadangan diselesaikan melalui penetapan PIAPS dan untuk izin HTR disesuaikan dengan kronologis pemberian izin dan kawasan hutannya dan dengan penandaan batas. Poligon overlap pada KHDTK direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi menggunakan dokumen yang memuat kronologis penetapan KHDTK dan kawasan hutan untuk ditindaklanjuti.

Keywords


informasi geospasial tematik; kawasan hutan; kebijakan satu peta; overlay; sinkronisasi

Full Text:

PDF

References


Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (2017). Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2016. Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan. Jakarta

Iskandar, Daud Silalahi, M., Djuhaendah Hasan, Ida Nurlinda. (2011). Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan. UNPAD PRESS. Bandung http://repository.unib.ac.id/7799/1/NASKAH%20BUKU%20UPLOAD.pdf [tanggal 14-08-2018]

Peraturan Menteri Kehutanan. (2012). Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Nomor P.44/MenhutII/2012. Menteri Kehutanan. Jakarta

Peraturan Menteri Kehutanan. (2013). Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.

Peraturan Menteri Nomor P.43/Menhut-II/2013. Menteri Kehutanan. Jakarta

Peraturan Menteri LHK. (2015a). Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Restorasi

Ekosistem atau Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Peraturan Menteri Nomor P.9/Menlhk-II/2015. Menteri LHK. Jakarta

Peraturan Menteri LHK. (2015b). Hutan Hak. Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015. Menteri LHK. Jakarta

Peraturan Menteri LHK. (2016a). Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Peraturan Menteri Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016. Menteri LHK. Jakarta

Peraturan Menteri LHK. (2016b). Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri Nomor P.83/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016. Menteri LHK. Jakarta

Peraturan Menteri LHK. (2018). Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Peraturan Menteri Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Menteri LHK. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (2016). Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Dirjen PSKL. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta

Sekretaris Negara. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta

Sekretaris Negara. (2004). Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta

Sekretaris Kabinet. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Sekretariat Kabinet.

Jakarta




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.949

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License