MEMBANGUN SATU PETA UNTUK PENATAAN RUANG

Nurwadjedi Nurwadjedi, Lien Rosalina, Yusuf Wibisono

Abstract


Diterbitkannya Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik pemanfaatan ruang atau tumpang-tindih penggunaan lahan antar sektor yang menghambat investasi pembangunan infrastruktur dan kawasan di daerah. Terjadinya konflik pemanfaatan ruang tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang tidak mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD). Selain itu, konflik pemanfaatan ruang tersebut juga disebabkan oleh masih banyaknya peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang tidak akurat, sebagai akibat belum tersedianya IGT pada skala yang memadai untuk penyusunan peta RTRW Kabupaten/Kota. Oleh
karena itu, percepatan Kebijakan Satu Peta sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan konflik pemenfaatan ruang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun Satu Peta penataan ruang atau Satu Peta dataset IGT terintegrasi skala 1: 50.000 atau 1: 25.000 yang diperlukan untuk penyusunan peta RTRW Kabupaten/Kota. Dataset IGT yang disusun menjadi Satu Peta merupakan kumpulan layer IGT yang diproduksi oleh instansi terkait yang berperan sebagai walidata. Metode untuk mewujudkan Satu Peta
penataan ruang tersebut menggunakan kriteria Kebijakan Satu Peta, yaitu satu referensi, satu standar, satu basisdata, dan satu geoportal. Penelitian ini menghasilkan Satu Peta dataset IGT terintegrasi skala 1: 50.000 atau 1:25.000 yang mengacu pada IGD dengan format geodatabase. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peta-peta tematik (dataset IGT) yang diproduksi oleh instansi terkait dapat diintegrasikan menjadi Satu Peta, dengan mengacu pada IGD (Peta Rupabumi) dan standar spesifikasi basisdata. Selain untuk
penyusunan peta RTRW Kabupaten/kota, Satu Peta dataset IGT terintegrasi yang dihasilkan dapat diberbagikan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.

Keywords


Kebijakan Satu Peta; Penataan Ruang; IGT terintegrasi; konflik pemanfaatan ruang

Full Text:

PDF

References


Badan Informasi Geospasial (BIG). (2015). Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 54 Tahun 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik. Badan Informasi Geospasial. Cibinong.

Badan Informasi Geospasial (BIG). (2016). Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik. Badan Informasi Geospasial.

Cibinong.

Badan Standarisasi Nasional (BSN). (2015). SNI Informasi Geografis-Metodologi Penyusunan Katalog Unsur Geografi. SNI ISO 19119:2015. Badan Standarisasi Indonesia. Jakarta

Nurwadjedi 2016. Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional, Bulletin Tata Ruang Pertanahan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Kementerian PPN/Bappenas). Jakarta.

Nurwadjedi, L. Rosalina, and S. Hartini. 2018. Developing one map of national marine resources of Indonesia. IOP. Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 162 012028

RI (Republik Indonesia). (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). (2011). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesai). (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 8. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). (2016). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1: 50.000. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Saliha, R. (2017). Perizinan Pertambangan Batuan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Berwawasan Lingkungan. Jurnal Katalogis, 5(2) Februari 2017 : 125-134.

Sirait, JWH. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 14(2), Januari 2017 : 132-141

Syahadat, E. dan Subarudi. (2012). Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 9(2), Agustus 2012: 131-143

Tarigan dan Robinson. (2004). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.

Theresiana, E. dan SP. Dewi. (2013). Analisis Perkembangan Struktur Ruang Kawasan Bersejarah Kampung Kauman Kota Semarang. Teknik PWK; 2(3); 2013 : 851-862




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.946

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License