PEMETAAN PARTISIPATIF BATAS NAGARI PILUBANG Studi Kasus Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat

Isna Uswatun Khasanah, Rahmat Alfian

Abstract


Nagari Pilubang merupakan salah satu desa adat yang ada di Sumatera Barat. Nagari Pilubang termasuk dalam Nagari yang ada di dalam Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Pilubang berbatasan dengan beberapa Nagari dan Kecamatan lain, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Nagari Kuranji Hilir, di sebelah timur berbatasan dengan Nagari Kuranji Hulu, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Campago. Nagari Pilubang belum memiliki peta batas wilayah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemerintahan Nagarinya. Untuk mendukung kegiatan pemerintahan Nagari Pilubang maka diperlukan kejelasan batas administrasi, sehingga perlu dibuat peta administrasi Nagari Pilubang agar tidak terjadi konflik ke depannya. Proses penentuan batas Nagari menggunakan metode partisipatif dan kartometrik, yaitu pemetaan secara partisipatif melibatkan masyarakat dalam penetapan batas Nagari dan orientasi penarikan garis batas dilakukan secara kartometrik di atas peta kerja. Data yang digunakan adalah data citra Landsat 8 tahun 2017 yang digunakan untuk identifikasi batas Nagari Pilubang, Peta administrasi Kabupaten Padang Pariaman yang digunakan sebagai data pendukung dalam penetapan batas, dan data koordinat GPS geodetik yang diambil langsung di lapangan. Pemetaan partisipatif ini menghasilkan peta batas wilayah Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Panjang batas segmen Nagari adalah 32.160,91 meter dengan panjang segmen batas alam 26.847,64 meter dan panjang segmen batas buatan 5.313,27 meter. Luas wilayah Nagari Pilubang adalah 2.700,33 Ha

Keywords


Pemetaan Partisipatif, Batas Wilayah, Nagari, Sumatera Barat

Full Text:

PDF

References


Budisantoso, dkk. (2014). Pemetaan Partisipatif Batas Kelurahan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Geoid Vol. 10, No. 01, Hal. 87-89. Hary. (2009): Pengertian Pemetaan Partisipatif. Panduan Pemetaan Partisipatif. Jakarta. Peraturan Kementrian Dalam Negri. (2006). Permendagri Nomor 27 tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 Peraturan Kementrian dalam Negri. (2016). Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Agam. (2001). Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2001. Bupati Kabupaten Agam. Sumatera Barat. Rambe, G.M. (2014). Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik. Jurusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. RI (Republik Indonesia). (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Lembaran Negara RI Tahun 2014. No. 5495. Sekretariat Negara. Jakarta RI (Republik Indonesia). (2004). Undang-Undang Nomor. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Soeroto. (2005). Kesatuan Masyarakat hukum Adat Nagari di Sumatera Barat. Cited in http://gurupendidikan.com. (17 Desember 2017).




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.939

Article Metrics

Abstract view : 38 times
PDF - 65 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License