INTEGRASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK UNTUK MENDUKUNG EVALUASI RENCANA TATA RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DIY

Ircham Habib Anggara, Retno Widodo Dwi Pramono

Abstract


Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan perwujudan satu peta tematik yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Pelaksanaan KSP diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam perbaikan data tematik masing-masing sektor dan acuan dalam perencanaan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang. Kajian ini difokuskan pada integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kebencanaan yang dihasilkan dalam pelaksanaan KSP untuk mendukung evaluasi rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Bantul. Metode tumpangsusun ( overlay ) digunakan untuk menyusun peta multirawan bencana geologi yang digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kesesuaian rencana tata ruang. Hasil penelitian ini adalah peta multirawan bencana geologi dan kesesuaian rencana pola ruang tehadap potensi kebencanaan di Kabupaten Bantul.

Keywords


Informasi Geospasial Tematik, Rencana Tata Ruang, mitigasi bencana

Full Text:

PDF

References


Anggara, I., Purwono, N., Fitrianto, A., & Wardhani, P. (2016).

Multirawan Bencana Provinsi Aceh . Bogor:

Badan Informasi Geospasial. Barrantes, G. (2018). Multi-hazard model for developing countries.

Natural Hazards ,

(2), 1081–1095.

https://doi.org/10.1007/s11069-018-3239-6 Bathrellos, G. D., Skilodimou, H. D., Chousianitis, K., Youssef, A. M., & Pradhan, B. (2017). Suitability estimation for urban development using multi-hazard assessment map. Science of the Total Environment , 575 , 119–134. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.025 BIG. (2016). Norma Standar Prosedur Kriteria Pemetaan Multirawan Bencana Alam Skala 1:50.000 . Godschalk, D. R. (2003). Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities. Natural Hazards Review , 4 (3), 136–143. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1527-6988(2003)4:3(136) Karsidi, A. (2014). Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Roh Pembangunan dan Pemanfaatan In formasi Geospasial di Indonesia . Bogor: SAINS PRESS Sarana Komunikasi Utama. Muta’ali, L. (2013). Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif - Teknis) . Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) UGM. Muta’ali, L. (2014). Perencanaan Pengembanga Wilayah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana . Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) UGM. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, 1–58. Raharjo, F., Arfiadi, Y., Lisantono, A., & Wibowo, F. X. N. (2006). Pelajaran Dari Gempa Bumi Yogyakarta, 307–318. https://doi.org/ISBN 979.9243.80.7 Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Sekretariat Negara Indonesia.




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.938

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License