PERKEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK TEMA TRANSPORTASI SETELAH PENETAPAN KEBIJAKAN SATU PETA Studi Kasus Tematik Kementerian Perhubungan

Firdaus Prima Siswanto, Ilda Hamidah

Abstract


Peta merupakan kebutuhan utama dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, tidak terkecuali dalam bidang transportasi. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas untuk menghubungkan tiap wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dengan moda darat, laut maupun udara. Peta dapat membuat perencanaan pembangunan prasarana di masing-masing titik menjadi lebih optimal dan efisien. Pembuatan peta yang tidak sesuai standar mengakibatkan peta yang dihasilkan tidak dapat diberbagipakaikan dengan kementerian/lembaga lain yang juga membutuhkan. Kebijakan Satu Peta mendorong setiap Unit Produksi Peta tematik untuk menyamakan stadar yang digunakan, agar peta yang dihasilkan oleh tiap-tiap kementerian/lembaga dapat di overlay dengan instansi lainnya. Kementerian Perhubungan memilik enam peta tematik transportasi: 1) Sebaran bandara; 2) Sebaran Pelabuhan Umum; 3) Sebaran Tersus/TUKS; 4) Sebaran Pelabuhan Penyeberangan; 5) Sebaran Stasiun KA; dan 6) Jaringan rel KA. Verifikasi dilakukan pada masing-masing peta tematik tersebut. Penilaian dilihat dari perkembangan masing-masing peta tematik sebelum dan setelah diterbitkannya Kebijakan Satu Peta terutama dari kualitas data sesuai dengan standar minimal agar peta tematik yang dihasilkan dapat diberbagipakaikan. Diakhir penulisan ini ditemukan bahwa terdapat banyak peningkatan setelah diadakan Kebijakan Satu Peta yang mendorong terciptanya pembangunan yang lebih baik.

Keywords


Kebijakan satu peta, informasi geospasial tematik, transportasi, kementerian perhubungan.

Full Text:

PDF

References


Abidin, Hasanuddin Z. (2017). Peranan Informasi Geospasial dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Disampaikan dalam acara Kuliah Umum di Universitas Mercubuana, 16 November 2017. Jakarta. Badan Informasi Geospasial. (2017). O n e M a p P olic y , S a t u P e t a U n t u k I n d o n e sia . Diakses dari: http://www.big.go.id/berita-surta/show/one-map-policy-satu-peta-untuk-satu-indonesia. Badan Informasi Geospasial. (2016). Integrasi Informasi Geospasial Tematik terhadap Informasi Geospasial Dasar. Diakses dari: http://www.big.go.id/berita-surta/show/integrasi-informasi-geospasial-tematikterhadap-informasi-geospasial-dasar Bennema, J & HF Gelens. (1969). Aerial Photointerpretation for Soil Surveys. International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences. Netherlands. Borrough PA. (1986). P rin ciple s o f G e o g r a p hic al I n f o r m a tio n S y s t e m s f o r L a n d R e s o u r c e s A s s e s m e n t . Clarendonprees.

Oxford. Gistut. (1994) Sistem Informasi Geografis. Gramedia Pustaka Utama. Husnah. (2015). Analaisa Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Terminal Khusus PT.RAPP di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Jurnal Teknik Sipil Siklus Vol.1 No.2 Prahasta, E. (2005). Sistem Informasi Geografi: Konsep - konsep Dasar. Bandung: Penerbit Informatika. Susilawati, SSR. (2007). Mengenal Metadata sebagai Sebuah Alat Investasi Data. Diakses dari: http://psdg.geologi.esdm.go.id/buletin_pdf_file/Bul%20Vol%202%20no.%201%20thn%202007/04metatha-buletin.pdf USGS. (2012). Digital Database Architecture and Delineation Methodology for Deriving Drainage Basins, and a Comparison of Digitally and Non-Digitally Derived Numeric Drainage Areas . Collection and Delineation of Spatial Data Section C Chapter 6.




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.935

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License