EVALUASI SERTIFIKASI TENAGA PROFESIONAL BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN SATU PETA

Anindita Diah Kusumawardhani, Sumaryono Sumaryono, Della Ananto Kusumo, Yusniar Rah Ayu Ristriantri, Yusup Hendra Perkasa

Abstract


Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian 1:50.000 telah diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Untuk mendukung penyusunan 85 tema dalam KSP menyediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) menjadi hal yang penting. Sampai dengan 2017 ketersediaan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 baru mencapat 89,92% sementara peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) baru mencapai 51%. Pemenuhan kebutuhan peta dasar untuk mendukung Kebijakan Satu Peta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif dengan metode Rapid Assessment Process
(RAP). Inventarisasi kebutuhan SDM dilakukan melalui pengumpulan data primer yaitu mendata jumlah tenaga yang dibutuhkan pada masing-masing pekerjaan penyediaan peta dasar. Nama-nama jabatan yang dibutuhkan di lapangan kemudian disesuaikan dengan nama jabatan yang ada dalam KKNI bidang IG. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis gap antara jumlah kebutuhan masing-masing jabatan dengan ketersediaan tenaga bersertifikat bidang IG. Dari hasil analisis didapatkan gap antara kebutuhan SDM dengan tenaga tersertifikasi yang ada saat ini. Jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya diantaranya adalah asisten operator survey terestris, operator fotogramteri, operator SIG, teknisi SIG, analis survey terestris, serta supervisor survey dan pemetaan. Rendahnya tingkat kompetensi para peserta uji disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait proses sertifikasi tenaga professional dan tidak dapat dikuasainya keseluruhan Unit Kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan yang dituju.

Keywords


kebijakan satu peta, sertifikasi kompetensi, tenaga profesional bidang IG

Full Text:

PDF

References


Abidin, Hasanudin. (2018). Peran Informasi Geospasial Untuk Pembangunan (Dalam Era Ekonomi Digital dan Revolusi Industri 4.0). Seminar Nasional Teknologi Informatika. https://www.researchgate.net/publication/325118664_Peran_Informasi_Geospasial_Untuk_Pe mbangunan_Dalam_Era_Ekonomi_Dijital_dan_Revolusi_Industri_40 diakses 23 Juli 2018

Cole, Charles. (2002). Rapid Assessment Process in Qualitative Inquiry. Forum Qualitative Social Research, 3(4). Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial. (2017). Standar Persyaratan Peserta Uji Sertifikasi Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial . Surat Keputusan No. 21.3 tahun 2017. Kepala Badan Informasi Geospasial. Cibinong. Peraturan Badan Informasi Geospasial. (2017). Kompetensi Kerja di Bidang Informasi Geospasial. Peraturan Badan No.7 tahun 2017. Kepala Badan Informasi Geospasial. Cibinong. RI (Republik Indonesia). (2011). Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Lembaran Negara RI tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta. Suprajaka, et al. (2018). Strategi Operasionalisasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kerangka Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Simposium Infrastruktur Informasi Geospasial.




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.931

Article Metrics

Abstract view : 40 times
PDF - 62 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License