KAJIAN PRODUK PETA DESA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bambang Riadi

Abstract


Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati eksistensinya dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.14 Tahun 2014). Perkembangan yang begitu cepat pada berbagai sektor pembangunan di desa sebagai akibat peningkatan intensitas kegiatan yang terkait dengan ruang menyebabkan ketidak seimbangan struktur dan fungsi ruang di pedesaan. Dinamika perkembangan desa yang terjadi, salah satunya adalah permasalahan batas wilayah desa (desa adat dan desa) sehingga dipandang perlu dilakukan pemetaan desa. Metode pemetaan desa mengacu pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 3 tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa. Keberhasilan dalam pemetaan desa akan mengacu pada asas keberpihakan, asas pemberdayaan dan asas percepatan. Survei dilaksanakan dengan menunjukan produk peta desa setempat (tersurvei) dan dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat guna mendapatkan masukan atas produk peta desa yang ada. Desa di NKRI mencapai sekitar 77.000 desa menjadikan pemetaan desa sebagai proyek besar yang harus segera diselesaikan, percepatan pemetaan desa dengan berbagai pilihan teknologi dan keterlibatan masyarakat (pemetaan partisipatif) akan sangat bermanfaat untuk memenuhi asas percepatan.
Kata kunci: pemetaan desa, keberpihakan, pemberdayaan, percepatan, partisipatif

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.