OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUANG LAUT DI WILAYAH PESISIR DENGAN SISTEM KADASTER LAUT

Didit Eko Prasetyo, Sakib Arsalan, Resti Yuly Astuti

Abstract


Secara geografis, batas Indonesia terdiri dari dua batas yaitu batas untuk wilayah laut dan wilayah darat. Hal ini menjadikan perlunya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang sistematis dan teratur di Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumberdaya, terutama sumberdaya laut yang dimiliki untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya amandemen Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu perubahan fungsi batas wilayah laut daerah kabupaten/kota yang semula berfungsi sebagai batas acuan penyelenggaraan kewenangan, kini hanya sebagai batas acuan bagi hasil sumber daya kelautan. Kewenangan bidang kelautan sejauh 12 mil laut berada pada daerah provinsi mengakibatkan implementasi dari UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut kurang maksimal terutama pada wilayah yang terletak di pesisir dan laut Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya konsep kadaster laut yang mutakhir sebagai sistem pembangunan kelautan Indonesia. Studi kasus yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kampung Nelayan Bohe Silian, Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Kampung Nelayan Bohe Silian merupakan salah satu kampung yang terdapat di Pulau Maratua, dengan luas sebesar 3.808,41 km2, dan menjadikannya sebagai kampung terbesar di pulau tersebut. Pulau Maratua sendiri merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia. Berdasarkan kasus ini, kadaster laut dapat digunakan dalam penentuan pemanfaatan ruang laut dalam pembangunan fasilitas yang berada di Kampung Nelayan Bohe Sillian. Pada implementasinya, kadaster laut dibuat dengan baik dan sesuai dengan kearifan lokal terutama dalam hal pembangunan dan penataan ruang pesisir dan laut.

Keywords


batas, kadaster laut, pemanfaatan, ruang laut

Full Text:

PDF

References


Badan Pusat Statistik. (2015a).

Kecamat a n M a r a t u a D ala m A n g k a 2 0 1 5 . Berau: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Berau. Badan Pusat Statistik. (2015b). Luas Laut Indonesia. Cited in https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/ view/id/1366. [10 November 2017] Badan Informasi Geospasial. (2018). Jumlah Pulau Indonesia Sebanyak 16.056 Pulau Masih Bisa Bertambah Lagi. Cited in http://www.big.go.id/berita-surta/show/jumlah-pulau-indonesia-sebanyak-16-056-pulaumasih-bisa-bertambah-lagi. [10 November 2018] Rais, J. (2003). Marine Cadastre di Indonesia, Suatu Konsep Penataan Ruang Wilayah Laut. In Salindia Pre sentasi CRMP - BPN RI . Jakarta. RI (Republik Indonesia). (2004). Undang-undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. RI (Republik Indonesia). (2014a). Undang-undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah Sekretariat Negara. Jakarta. RI (Republik Indonesia). (2014b). Undang-undang No. 32 tentang Kelautan. Sekretariat Negara. Jakarta. RI (Republik Indonesia). (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Negara. Jakarta. RI (Republik Indonesia). (2017). Keputusan Presiden No. 6 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar. Sekretariat Negara. Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1079

Article Metrics

Abstract view : 61 times
PDF - 55 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License