HUBUNGAN SKALA BATAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DENGAN BATAS ANTAR DESA/KELURAHAN DALAM KONTEKS PENEGASAN BATAS WILAYAH Studi Kasus di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora

Yulia Indri Astuty, Fahrul Hidayat, Maundri Prihanggo

Abstract


Pemerintah masih mengupayakan percepatan penegasan batas mulai dari batas provinsi hingga batas desa/kelurahan. Sesuai regulasi, penegasan batas wilayah dapat dilakukan dengan survei lapangan dan/atau secara kartometrik. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Survei lapangan memiliki akurasi posisi lebih baik namun membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Sedangkan kartometrik mampu mempercepat waktu dan biaya lebih rendah namun akurasi posisi dipengaruhi oleh kualitas data dasar yang digunakan. Kebanyakan batas kabupaten/kota yang sudah definitif menggunakan peta dasar skala 1:50.000 dan sebagian skala 1:25.000. Hal ini dikarenakan belum seluruh wilayah Indonesia tersedia peta dasar skala 1:25.000 atau lebih besar. Sementara itu, penegasan batas desa/kelurahan diharuskan menggunakan data dasar yang memenuhi ketelitian untuk pemetaan skala 1:5.000 atau lebih besar. Belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang hubungan pebedaan skala tersebut dalam konteks penegasan batas wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara skala batas antar kabupaten/kota dengan skala batas antar desa/kelurahan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan tarikan batas antara batas desa/kelurahan hasil delineasi dan batas kabupaten/kota definitif. Secara visual terdapat undershoot/gap sebanyak 3 area di Kabupaten Rembang dan 2 area di Kabupaten Blora. Hubungan antara batas desa/kelurahan dan kabupaten/kota yaitu keduanya dianjurkan melibatkan stakeholder yang mengetahui batas administrasi hingga tingkat terendah yaitu desa.

Keywords


skala; hubungan; penegasan batas wilayah

Full Text:

PDF

References


Asadi. (2016). Penataan Batas wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial. Jurnal Borneo Administrator , 12 (2).

Congalton, R. G. (2004). Putting the Map Back in Map Accuracy. In R. S. Lunetta & J. G. Lyon (Eds.), Remote Sensing and GIS Accuracy Assessment (pp. 1–11). United States of America: CRC Press.

Joyosumarto, S., Subaryono, S., & Sutisna, S. (2014). Geospatial Information and Regional Boundary Dispute in the Regional Boundary Demarcation during the Regional Autonomy Era in Indonesia Geospatial Information and Regional Boundary Dispute in the Regional Boundary Demarcation during the Regional Autonomy. In FIG Congress 2014: Engaging the Challenges - Enhancing the Relevance . Kuala Lumpur.

Kartikasari, W. (2012). Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama. J u r n al H u b u n g a n Internasional , 1 (2). Maglione, P. (2016). Very High Resolution Optical Satellites : An Overview of the Most Commonly used. American Journal of Applied Science , 13 (1), 91–99. https://doi.org/10.3844/ajassp.2016.91.99

Newman, D., & Sheba, B. (2006). The lines that continue to separate us : borders in our borderless world. Progress in Hum an Geography , 30 (2), 142–161. https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh (2018). Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Riadi, B., & Makmuriyanto, A. (2014). Kajian Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan secara Kartometrik. Majalah Ilmiah Globe , 16 (2), 109–116.

Schreier, G., & Dech, S. (2005). High resolution earth observation satellites and services in the next decade– a European perspective. A c t a A s t r o n a u tic a , 57 (2–8), 520–533. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2005.03.029

Srebro, H., & Shoshany, M. (2009). Comprehensive process-driven boundary making model : a case study of the Jordan-Israel boundary. S u r v e y R e vie w , 41 (312), 174–191. https://doi.org/10.1179/003962609X390085




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1072

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License