PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Endang Endang

Abstract


Sejak reformasi birokrasi atau pasca berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan secara efektif. Hal ini menjadi pemicu utama terjadinya pemekaran daerah baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Landasan hukum yang digunakan dalam pemekaran daerah yaitu UU nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diganti dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Akibatnya pada saat ini sudah ada 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi hasil pemekaran. Setelah pemekaran disetujui maka akan diterbitkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (UU-DOB), yang didalamnya telah ditetapkan tentang batas dan cakupan wilayahnya, berikut peta sebagai lampirannya, berarti secara yuridis dan teknis telah sah dan memenuhi syarat. Sampai saat ini terjadi sejumlah kasus sengketa perbatasan yang telah ditegaskan mencapai 82 segmen yang melibatkan 19 Provinsi dan 81 Kabupaten/Kota dan dari 449 segmen batas yang belum ditegaskan diduga berpotensi terjadi sengketa. Penelitian ini untuk mengkaji kedudukan garis batas yang telah ditetapkan secara hukum kemudian direalisasikan dalam penegasan batas di lapangan, sehingga menimbulkan sengketa. Metode yang digunakan yuridis empiris berdasarkan kasus-kasus sengketa batas pasca diterbitkannya UU-DOB. Penetapan garis batas wilayah memerlukan aspek yuridis dan teknis. Berdasarkan data yang dominan aspek yuridis yaitu 24 kasus dari 32 kasus. Untuk meredam sengketa batas pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, disebutkan sebelum diterbitkan UU-DOB oleh pemerintah, maka masalah penegasan garis batas wilayah harus sudah “ clear and cle a n ”. Garis batas harus ditegaskan terlebih dahulu baru kemudian ditetapkan, sehingga tidak akan terjadi sengketa batas di kemudian hari.

Keywords


pemekaran wilayah; hukum; geospasial; garis batas; sengketa batas

Full Text:

PDF

References


Abidin, H. Z. (2007). Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya (1st ed.). Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Arsana, I. M. A. (2007). Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Chalid, P. (2005). Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik . Jakarta: Kemitraan.

Donaldson, J. W., & Williams, A. J. (2008). Delimitation and Demarcation: Analysing the Legacy of Stephen B. Jones’s Boundary-Making. Geopolitics , 4 (13), 676–700. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14650040802275503

Hadiwijoyo, S. S. (2012). Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Indra, M. (2016). Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah . Genta Publishing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012,Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017

RI (Republik Indonesia). (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Lembaran Negara RI Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1068

Article Metrics

Abstract view : 11 times
PDF - 22 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License