ANALISIS KESESUAIAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU TERHADAP PEMANFAATAN RUANG LAUT EKSISTING SEKTOR WISATA BAHARI DI PULAU KECIL TERLUAR Studi Kasus di Pulau Maratua, Kabupaten Berau

Muhandis Sidqi, Suharyanto Suharyanto, Resti Yully Astuti, Fina Ardarini

Abstract


Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lautan seluas 2,9 juta km². Indonesia berwewenang mengelola ruang lautnya. Namun, kerangka kebijakan dan kelembagaan yang mengatur pemanfaatan ruang laut tersebut masih rumit. Sehingga perlu adanya pertimbangan dari aspek legal maupun teknis dalam penerapannya. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas setelah memperoleh izin lokasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengolah data RZ KSNT dan Bathimetri dengan data eksisting penggunaan ruang laut sektor wisata bahari di Pulau Maratua yang merupakan salah satu pulau kecil terluar dengan cara pengambilan data penggunaan ruang laut menggunakan teknologi fotogrametri dan GPS lalu melakukan analisis terkait kesesuaian antara alokasi ruang dengan kondisi eksistingnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literatur terkait aspek legal dan teknis menggunakan perangkat lunak SIG. Dari hasil analisis diketahui bahwa rencana pola ruang di Pulau Maratua terdiri dari 7 zona pemanfaatan ruang dengan 9 sub zona yang disusun pada laut dengan kedalaman 0–4000 mdpl. Di Pulau Maratua telah terdapat 4 objek wisata bahari yang berada sesuai dengan pola ruangnya, yaitu pada sub zona ekowisata. Objek wisata bahari tersebut terdiri dari bangunan resort dan jetty, dengan luas bangunan paling besar adalah 6068 m² dan dibangun di atas laut yang memiliki kedalaman 0 sampai 5 m di bawah permukaan air laut.

Keywords


Ruang Laut; RZ KSNT; Bathimetri; Wisata Bahari

Full Text:

PDF

References


Astor, Y. (2016). Membangun Kadaster Kelautan untuk Mewujudkan Pemerintahan di Laut. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.

Badan Pusat Statistika, R. (2015). Luas Laut Indonesia. Retrieved November 10, 2017, from https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366

Cahyono, H. (2015). Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lokasi Dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Djunarsjah, E. (2007). Catatan Kuliah GD-3121 Hidrografi I. Bandung: Penerbit ITB.

Hanna, S., Folke, C., & Maler, K. G. (1996). Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institution for The Environment. New York: Island Press.

Indonesia, R. Undang-Undang No. 6 tentang Perairan Indonesia (1996). Indonesia, R. Undang-Undang No. 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2014).

Indonesia, R. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2016). Indonesia, R. Keputusan Presiden No. 6 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar (2017).

Rais, J. (2003). Marine Cadastre di Indonesia, Suatu Konsep Penataan Ruang Wilayah Laut. In Salindia Presentasi CRMP-BPN RI. Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1062

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License