PENERAPAN TEORI WATER BOUNDARIES UNTUK PENENTUAN IZIN LOKASI PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Wilayah Studi: Selat Madura, Jawa Timur)

Fernando Yehuda Ariyanto, Yackob Astor, Muhandis Sidqi

Abstract


Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya berupa perairan dengan luas perairan 6.315.222 km2 dengan panjang garis pantai 99.093 km2 serta jumlah pulau 13.466 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2015) menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan hayati dan non hayati. Berdasarkan studi literatur, pengelolaan sumber daya alam di laut diselenggarakan oleh 13 kementerian, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir. Implikasi pengelolaan sumber daya laut yang parsial dan tidak terintegrasi menyebabkan terjadi konflik sumber daya laut. Oleh karena itu diperlukan penetapan batas-batas kegiatan pengelolaan di laut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan batas-batas kegiatan yang ada di Selat Madura secara horizontal dan vertikal sesuai dengan jenis dan letak kegiatan pengelolaan yang kemudian digunakan untuk pemberian Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penentuan batas kegiatan secara horizontal dan vertikal dilakukan berdasarkan peraturan sektoral yang berlaku. Dari penelitian ini diperoleh hasil Peta Penguasaan Ruang Permukaan Laut, Kolom Laut, dan Dasar Laut yang menggambarkan batas-batas pemanfaatan laut secara horizontal dan vertikal. Peta Penguasaan Ruang Permukaan Laut, Kolom Laut, dan Dasar Laut sebagai produk akhir penelitian dapat dijadikan sebagai Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keywords


Water Boundaries horizontal dan Vertikal, Izin Lokasi

Full Text:

PDF

References


Astor, Y. (2016). Pola Penyelenggaraan Kadaster Kelautan Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia Sebagai

Negara Kepulauan, Disertasi, Program Studi Geodesi dan Geomatika, ITB.

Badan Informasi Geospasial. (2017). Luas Perairan dan Panjang Garis Pantai. Retrieved March 20, 2018,

from www.big.go.id

Binns, A. (2004): Defining a Marine Cadastre: Legal and Institutional Aspects. Thesis. Departemen of

Geomatics, The University of Melbourne, Australia.

Maulana, S. (2016): Membangun Peta Kadaster Kelautan Dalam Perspektif UU RI No. 4 Tahun 2011 Tentang

Informasi Geospasial, Tugas Akhir, Program Studi Teknik Geodesi, Itenas.

NOAA. Shore and Sea Boundaries VOL 3. Cited in https://nauticalcharts.noaa.gov/publications/shore-and-seaboundaries.

html [20 Februari 2018]

Peraturan Menteri Perhubungan. (2016). Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi Perairan.

Peraturan Menteri Nomor: 129 Tahun 2016. Menteri Perhubungan. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi. (1997). Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas

Bumi. Peraturan Menteri Nomor: 300 Tahun 1997. Menteri Pertambangan dan Energi. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2018). Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Gubernur

Provinsi Jawa Timur. Surabaya

RI (Republik Indonesia). (2014). Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). (2008). Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara

RI Tahun 2008, No. 17. Sekretariat Negara. Jakarta.

RI (Republik Indonesia). (2014). Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara

RI Tahun 2014, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Wisayantono, D. (2009): Optimisasi Spasial Ratio Lahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir

secara Berkelanjutan, Disertasi, Program Doktor, ITB.




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1055

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Seminar Nasional Geomatika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prosiding Semnas Geomatika terindeks oleh:

 

Copyright of Badan Informasi Geospasial

Creative Commons License